Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Dikti Tahun 2019 dapat dilihat di SURAT PENGUMUMAN!

DFPP XIV 2012

PEMBUKAAN DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA (PERTAMA) TAHUN 2012

 
 Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam desentralisasi dan otonomi daerah, dengan titik berat otonomi pada otonomi masyarakatnya. Hal itu bukan berarti, tugas dan fungsi pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan akan berkurang. Tetapi sebaliknya, akan terasa sangat berat dan merupakan suatu tantangan tersendiri, dimana berimplikasi pada semakin dituntutnya peran pemerintah untuk memberikan “layanan” terbaik dan maksimal bagi pelaku pembangunan lainnya. Di samping itu, pergeseran peranan kelembagaan yang dominan akan berada di tingkat daerah (kabupaten dan kota), dengan sendirinya semakin menuntut upaya nyata dari segenap lembaga pemerintahan yang ada di daerah untuk mewujudkan prakarsa, inisiatif serta kreativitasnya dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
 
Salah satu faktor penunjang terpenting dari lancar dan suksesnya pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan aparat pemerintah, baik aparat daerah maupun pusat, dalam melaksanakan suatu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Di era otonomi daerah, pola pembangunan yang dahulu sentralistis telah berubah menjadi desentralistis. Dengan demikian, ujung tombak dari aparat pemerintah di dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ini adalah Perencana.
 
Sejauh ini, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sektor pemerintah, terutama yang berkaitan dengan rumusan perencanaan pembangunan yang masih belum menyentuh hal-hal yang sangat mendasar, antara lain:

  1. Masalah atau kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat, tetapi kurang mendapat perhatian dari para perencana dan pengambil kebijakan, adalah terjadinya perbedaan persepsi mengenai skala prioritas dalam pembangunan.
  2. Perbedaan persepsi dalam penilaian hasil-hasil pembangunan diantara pelaku pembangunan, sehingga efektivitas hasil-hasil pembangunan tidak dapat tercapai secara maksimal.
  3. Perkembangan ekonomi internasional yang berpengaruh terhadap kebijaksanaan ekonomi nasional sering menciptakan peluang-peluang baru bagi daerah-daerah, tetapi kemampuan menangkap, merespons dan memanfaatkan peluang-peluang tersebut amat terbatas.
  4. Pada pihak lain, kemampuan memahami dan mengimplementasikan falsafah pembangunan berkelanjutan ke dalam konseptual perencanaan pembangunan ke depan, sangat terbatas. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya un-predictible, baik dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah apalagi dalam jangka panjang.
  5. Di samping itu, kenyataan memperlihatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini, tidak berhasil mengatasi kesenjangan antar region, sektor maupun antar pelaku dan golongan ekonomi di tanah air, sehingga layanan pemerintahan dan pembangunan tidak menyentuh berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat di desa-desa miskin, di wilayah dan pulau-pulau terpencil, serta “kantong-kantong” kemiskinan di kota-kota.

Realitas tersebut di atas, menunjukkan betapa pentingnya upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di daerah-daerah, khususnya dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan, teknik-teknik perencanaan, teknik pengukuran dan indikator-indikator pembangunan, serta kemampuan manajemen dalam mengantisipasi masalah-masalah dan perumusan strategi implementasi kebijaksanaan pembangunan pada umumnya.

Senin, 16 April 2012 | 10:04|
X