Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Terapan dan Penelitian Dasar Tahun 2018, Jumat/14 Desember 2018 di Ruang Rapat LP2M (Untuk Informasi Selengkapnya silahkan cek di PENGUMUMAN!!)

Unhas Rancang Tata Ruang Tanjung Mallasoro

Universitas Hasanuddin serta Pusat Penelitian Dan Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Informasi Spasial (WITARIS) bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Jeneponto, menggelar rapat untuk membahas Resume Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Tanjung Mallasoro Kabupaten Jeneponto, di Gedung LP2M Unhas, Tamalanrea, Makassar, Rabu (24/4).
 
Rapat ini di hadiri oleh ketua LP2M Unhas Prof Dr Ir Sudirman MSi, Bupati Jeneponto, Ir Radjamilo MP, dan Wakil Rektor I Unhas Prof Dr Dadang A Suriamiharja M Eng, Kepala Puslitbang WITARIS, Prof Dr Ir Sumbangan Baja MPhil. Pada rapat ini Sumbangan Baja, berharap, kedepannya pemerintah Jeneponto akan memanfaatkan hubungan kerjasama antar dua pihak ini. “Pada kerja sama ini Unhas dijadikan sebagai wadah untuk belajar serta membangun Jeneponto untuk selangkah lebih maju dari ketertinggalannya melalui kawasan Mallasoro,” ujar Sumbangan Baja.
 
Tanjung Mallasoro ini merupakan kawasan indutri untuk PLTU Bosowa yang nantinya akan menerangi Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Unhas yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Jeneponto berinisiaif untuk membuat rencana detail yang akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang terarah. Cakupan wilayah dari RDTR Tanjung Mallasoro terdiri dari enam desa/kelurahan meliputi Benteng, Bontomarannu, Mallasoro, Pallengu, Pantai Bahari serta Punagaya.
 
Adapun Sasaran dari RDTR Tanjung Mallasoro ini, menerapkan rencana berdasarkan fungsi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi, kendala, dan karakteristik ruangnya serta menganalisis pola struktur tata guna lahan dalam kaitannya rencana sektoral yang ada dan yang akan disusun.
 
Tujuan RDTR kawasan Tanjung Mallasoro ini adalah untuk mewujudkan ruang dan berbagai komponen lingkungan yang teratur, sehat, aman, dan produktif bagi masyarakat melalui penyediaan prasarana dan fasilitas pelayanan yang memadai, dan memenuhi standar berdasarkan potensi sumber daya alam serta kondisi sosiakultural masyarakat setempat. (*)
 

Penulis:Suryana Anas
Editor:Ina Maharani
Sumber:Koran Tribun Timur, Makassar.
Kamis, 25 April 2013 | 10:06|
X