Centre for Peace, Conflict and Democracy (CPCD) LPPM Universitas Hasanuddin melaksanakan seminar nasional dengan tema “Merajut Dinamika Mewujudkan Papua Yang Damai, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua dan Ikatan Alumni Unhas (IKA) Korwil Papua di Gedung Micro Finance Center BRI Universitas Hasanuddin, Sabtu (20/8).

Kegiatan Seminar Nasional ini juga disertakan dengan Penandatanganan MoU kerjasama Rektor Universitas Hasanuddin dan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.

Menghadirkan Keynote Speaker Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, SH., SU., MIP (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanaan RI) dalam pemaparan beliau menjelaskan “Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dan tidak ada toleransi bagi separatis dan upaya untuk memisahkan Papua dari NKRI. Dan membangun Papua itu tidak mudah karena dibeberapa daerah masih banyak tertinggal dari daerah lain, tapi meskipun begitu dengan perkembangan diplomasi cukup berhasil agar wacana tidak mengarah ke self determination”, jelas Prof. Mahfud MD.

Selanjutnya kegiatan berlangsung dengan sesi panel antara Dr. Mohammad Musa’ad, M.Si (Asda Bidang Perekonomian dan Kesra Provinsi Papua), Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT (Rektor Universitas Cendrawasih) dan Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A (Founder CPCD LPPM Unhas) serta dipandu oleh moderator Agussalim Burhanuddin, S.IP, MIRAP. Dengan topik pembahasan yang sangat menarik menghasilkan beberapa rekomendasi dari pemaparan para panelis antara lain bahwa demokratisasi dan pelembagaan demokrasi dengan memperkuat Good Governance terjaminnya hak masyarakat untuk berpartisipasi sehingga adanya kepedulian dan konsistensi termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan salah satunya dengan proses perencanaan yang kontekstual.

Dan menarik juga dari hasil pemaparan Prof. Dwia selaku Founder CPCD menjelaskan “Untuk mewujudkan Papua yang damai yang diperlukan adalah Soft-Power bukan lagi Hard-Power. Soft Power untuk resolusi konflik dan damai di Papua ada 5 point khusus yakni dengan security approach humanis, dialog dengan Papua, peningkatan kapasitas SDM, kesejahteraan melalui (community development) dan lahirkan bibit perdamaian”, jelas Prof. Dwia.

Menutup diskusi dengan kesimpulan yang sangat cemerlang dari Prof. Dwia berharap pendekatan luar untuk menyelesaikan masalah Papua dengan metode soft-power dan menggunakan prinsip forget, forgive and respect, diharapkan orang-orang diluar Papua dapat melihat Papua dengan kacamata understanding, untuk memahami kondisi Papua dengan perasaan.